Perubahan iklim semakin dirasakan dampaknya di berbagai wilayah di Provinsi Jawa Tengah. Kajian yang dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas dalam kerangka pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim menunjukkan bahwa perubahan iklim berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan apabila tidak diantisipasi secara sistematis. Dalam konteks Jawa Tengah, sektor kelautan dan pesisir diperkirakan menjadi salah satu sektor yang paling rentan dengan potensi kerugian mencapai sekitar Rp77,61 triliun pada periode 2020–2024, diikuti oleh sektor pertanian, kesehatan, dan sumber daya air. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan iklim telah menjadi faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan daerah.

Sebagai upaya untuk memperkuat ketahanan wilayah terhadap dampak perubahan iklim, Greeneva bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan dukungan KEMITRAAN (Partnership for Governance Reform) menyusun Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAD-API). Penyusunan dokumen ini dilakukan melalui kajian yang mencakup analisis proyeksi iklim, identifikasi bahaya iklim, analisis kerentanan wilayah, serta pemetaan risiko perubahan iklim hingga tingkat kecamatan.

Hasil analisis proyeksi iklim dalam studi ini menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan suhu udara di Provinsi Jawa Tengah pada masa mendatang. Berdasarkan data historis dari BMKG dan skenario perubahan iklim, suhu udara rata-rata diproyeksikan meningkat sekitar 0,02°C per tahun pada skenario emisi moderat (RCP4.5) dan sekitar 0,04°C per tahun pada skenario emisi tinggi (RCP8.5). Peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada suhu maksimum yang berpotensi meningkat hingga sekitar 3°C pada skenario moderat dan lebih dari 5°C pada skenario emisi tinggi pada akhir abad ini. Selain itu, analisis terhadap pola curah hujan juga menunjukkan adanya kecenderungan penurunan curah hujan tahunan sekitar 8,9 mm per tahun pada skenario RCP4.5 dan sekitar 14,5 mm per tahun pada skenario RCP8.5, yang berpotensi meningkatkan risiko kekeringan di berbagai wilayah Jawa Tengah di masa depan.

Berdasarkan proses identifikasi yang dilakukan bersama perangkat daerah dan pemangku kepentingan, studi ini menunjukkan bahwa dampak perubahan iklim di Jawa Tengah paling signifikan dirasakan pada lima sektor utama, yaitu sektor pesisir, sumber daya air, pertanian dan ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, serta kebencanaan. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa banjir rob telah berdampak pada 83 kecamatan di wilayah pesisir dengan luas tambak yang terdampak penggenangan lebih dari 15.000 hektar. Pada sektor sumber daya air, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah mencatat sekitar 35.400 hektar daerah irigasi berada pada wilayah rawan kekeringan. Sementara itu, data dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa sekitar 241.682 hektar lahan pertanian berpotensi terdampak kekeringan, sementara sebagian wilayah lainnya juga memiliki risiko banjir yang dapat mempengaruhi produksi pangan.

Dampak perubahan iklim juga terlihat pada sektor kesehatan dan kebencanaan. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, tercatat lebih dari 19.155 kasus demam berdarah (DBD) pada periode 2019–2021, yang dalam berbagai kajian kesehatan lingkungan sering dikaitkan dengan perubahan pola curah hujan dan suhu. Sementara itu, data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa sebagian besar kejadian bencana di wilayah ini masih didominasi oleh bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung.

Untuk memahami tingkat kerentanan wilayah terhadap perubahan iklim, studi ini juga melakukan analisis dengan mengintegrasikan Indikator Keterpaparan dan Sensitivitas (IKS) serta Indikator Kapasitas Adaptif (IKA). Hasil analisis menunjukkan bahwa sekitar 77% kecamatan di Provinsi Jawa Tengah berada pada tingkat kerentanan sedang terhadap perubahan iklim. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian wilayah telah memiliki kapasitas untuk beradaptasi, tingkat sensitivitas terhadap perubahan iklim masih cukup tinggi sehingga diperlukan penguatan berbagai upaya adaptasi di tingkat lokal.

Hasil kajian ini kemudian menjadi dasar dalam penyusunan strategi adaptasi perubahan iklim di Provinsi Jawa Tengah melalui dokumen RAD-API. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam mengintegrasikan upaya adaptasi perubahan iklim ke dalam perencanaan pembangunan daerah secara lebih sistematis, sehingga pembangunan yang dilakukan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mampu meningkatkan ketahanan wilayah dan masyarakat terhadap risiko perubahan iklim di masa depan.